Batam, Insightkepri.com – Besaran kompensasi gangguan listrik yang diberikan PT PLN Batam kepada pelanggan terdampak pemadaman pada 12 Oktober 2026 masih menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, kompensasi yang diterima pelanggan tidak dihitung berdasarkan total tagihan listrik, melainkan hanya dari biaya beban atau rekening minimum.
PLN Batam memastikan penyaluran kompensasi tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, perusahaan mengakui adanya harapan masyarakat agar nilai kompensasi lebih sebanding dengan dampak gangguan listrik yang dirasakan.
Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Mulnawarman, dalam siaran pers Selasa (10/11/2026), menjelaskan bahwa mekanisme pemberian kompensasi mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam.
Berdasarkan aturan tersebut, pelanggan reguler pascabayar mendapatkan pengurangan tagihan sebesar 10 persen dari biaya beban atau rekening minimum pada tagihan November 2026.
Sementara pelanggan prabayar memperoleh kompensasi berupa token listrik gratis (free issue token) dengan nilai setara. Token tersebut diterbitkan secara otomatis ketika pelanggan melakukan pembelian token berikutnya.
Adapun pelanggan kategori layanan khusus atau business to business (B2B) mendapatkan pengurangan tagihan sebesar 10 hingga 25 persen pada November 2026, sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.
“Kami memahami harapan masyarakat terhadap besaran kompensasi yang diterima. PLN Batam memastikan hak pelanggan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus terus mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan,” ujar Mulnawarman.
Menanggapi keluhan pelanggan terkait perhitungan kompensasi yang hanya didasarkan pada biaya beban, bukan keseluruhan tagihan listrik, Mulnawarman menyebut formula tersebut masih mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini.
Meski demikian, PLN Batam memahami harapan masyarakat agar kompensasi yang diberikan lebih proporsional dengan dampak pemadaman yang terjadi.
Untuk itu, tim independen saat ini tengah melakukan kajian terhadap kemungkinan penyesuaian ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan biaya pelayanan kelistrikan.
Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan pelayanan listrik di Batam.
“Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan ketentuan pelayanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kami berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan kelistrikan di Batam,” jelasnya.
Lebih jauh, PLN Batam menegaskan tanggung jawab perusahaan tidak hanya sebatas memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak.
Perusahaan juga terus melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperkuat infrastruktur dan sistem pengamanan kelistrikan guna mengantisipasi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
Mulnawarman menegaskan, pemberian kompensasi merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Namun, perbaikan sistem dan peningkatan keandalan pasokan listrik menjadi hal yang tidak kalah penting.
“Kompensasi merupakan bagian dari tanggung jawab kami. Namun, yang terpenting adalah memastikan perbaikan nyata agar masyarakat mendapatkan layanan listrik yang semakin andal. Kepercayaan pelanggan menjadi dorongan bagi kami untuk terus berbenah,” tegasnya.
PLN Batam menyatakan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun komunikasi terbuka dengan pelanggan, terutama terkait penyaluran kompensasi maupun upaya perbaikan sistem kelistrikan pascapemadaman 12 Oktober 2026.
Pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kompensasi dapat menghubungi Contact Center PLN Batam di nomor 0778-5702-123 atau mendatangi unit pelayanan PLN Batam terdekat. (Ina)
